Ketua Komisi I DPR mendesak Pemerintah RI agar melakukan tekanan sekeras mungkin agar Israel mau menghentikan perang dan mundur dari Libanon. "Stop agresi Israel yang terus membandel dan keluar dari Libanon. Itu baru gencatan senjata namanya," ujar Theo L Sambuaga kepada wartawan di DPR, Senin (7/8).
Ia menambahkan, tidak ada jalan lain penyetopan perang kecuali melalui Dewan Keamanan PBB dan pengiriman tentara perdamaian. "Kita mendukung pemerintah yang ingin mengirimkan pasukan perdaiaman (peace keeping force)," tegas dia.
Ditanya tentang relawan Jihad yang akan pergi ke Libanon guna membantu gerilyawan Hizbullah, ia menyatakan, bila keberangkatan mereka sebagai warga negara, tentu hal itu tidak bisa dilarang. Tapi kalau pergi atas nama negara, hanya pemerintah yang bisa melakukan.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan sebaiknya bantuan yang diberikan para relawan dari Indonesia itu sebaiknya dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Karena bantuan seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. "Sebaiknya relawan jihad itu ditujukan memberi bantuan kemanusiaan," katanya.
Menurutnya, tekanan kepada Israel itu bisa dilakukan melalui forum-forum internasional, baik lewat Dewan Keamanan PBB atau OKI. "Kita mendengar ada draft PBB yang menyatakan gencatan senjata bisa dilakukan, setelah pasukan perdamaian datang. Tapi Israel tidak akan ke luar dari daerah pendudukan. Ini namanya tidak adil," katanya.
Di tempat terpisah, Sekretaris F-PPP, Lukman Hakim menyatakan, pengiriman relawan jihad ke Libanon hanya akan merepotkan dan menyusahkan pemerintah Libanon. "Yang dibutuhkan saudara-saudara kita di Palestina dan Libanon adalah perjuangan diplomatik, makanan, dan obat-obatan," ujar dia.
Menurutnya, sebaiknya para ormas menekan pemerintah agar mengupayakan berbagai forum internasional. "Karena jalur diplomasi, dengan lobi politik ke dunia internasional jauh lebih efektif dibanding mengirim sukarelawan tanpa bekal dan ketrampilan yang memadai," sambungnya. (dina)
