Eramuslim.com – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, dalam Statuta UI yang baru, Rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Sementara sebelumnya dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN yang menggunakan kata ‘pejabat’ pada Pasal 35 huruf c Statuta UI.
Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menilai pemerintah sudah terlalu vulgar menunjukkan arogansinya dengan merevisi Statuta UI tersebut.
“Ini sudah sangat telanjang, menunjukkan bahwa aturan dibuat tidak untuk ditaati, tapi untuk kepentingan penguasa. Ini benar-benar bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa,” ujar Said Didu kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (20/7).
Padahal, menurut Said Didu, walaupun Statuta UI direvisi sebetulnya rektor UI itu sudah melanggar Statuta UI sebelumnya.
Sebab, dia diangkat jadi Rektor pada Februari 2020 sedangkan Statuta UI diubah statusnya per 2 Juli 2021. Artinya, sudah setahun lebih Rektor UI melanggar aturan tetapi didiamkan.
“Perubahan PP Statuta UI itu tanggung, kalau begitu, Presiden bikin amnesti saja sekalian,” kata Said Didu.
Lagipula, kata Said Didu, jika mengacu Statuta UI sebelumnya disebutkan bahwa Majelis Wali Amanat (MWA) UI wajib menindaklanjuti pelanggaran rektor UI tersebut, namun faktanya tetap didiamkan.
“Ya rektor UI melanggar, MWA UI melanggar, Menteri BUMN Erick Thohir melanggar karena sudah membiarkan Rektor UI,” tegasnya.
“Jadi, biar selesai semua presiden suruh bikin amnesti saja sekalian biar semuanya selesai. Ini bukan negara hukum lagi, namanya negara kekuasaan,” demikian Said Didu.
PP 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021. [RMOL]
