Jika Starlink melayani Papua atau daerah konflik lain, datanya bisa diakses intelijen dan pemerintah AS untuk kepentingan politiknya. Sebaliknya data-data itu tidak bisa diakses pemerintah Indonesia.
“Di situlah kenapa Starlink berbahaya bagi NKRI, saat melayani wilayah gunung-gunung dan pedalaman Papua. Persoalannya, apakah Starlink bersedia patuh hukum di Indonesia atau hukum AS?” tanya Prof Henri.
Apa yang terjadi di Ukraina menjadi contoh. Starlink digunakan tentara Ukraina melawan Rusia. Rusia kewalahan karena pergerakan pasukannya bisa terpantau tentara Ukraina.
“Lalu apa jadinya kalau OPM/KKB juga pakai fasilitas Starlink? Terlebih kalau gerakan itu didukung asing, siapa yang tanggung jawab jika menjadi makin besar, canggih, dan mampu melawan TNI/Polri atau kekuatan negara,” papar Prof Henri.
Internet murah dan bisa menjangkau pelosok tentu harus didukung. Tapi harus dipikirkan konsekuensinya.
“Agak mending kalau Elon bersedia setuju dan komit tunduk pada UU Indonesia. Lalu wilayah layanan tidak mencakup wilayah rawan seperti Papua? Apakah Elon Musk mau? Silakan ditanyakan pada mereka,” tukas Prof Henry. (sumber: RMOL)
