Masyarakat tidak identik dengan politik identitas. Karena sistemnya cuma dua, akhirnya pembelahan paling enak dengan politik identitas.
“Kami usulkan 10 persen karena peluang dapat tiga (pasangan capres) lebih besar, juga akan ada kontestasi ide dan gagasan,” terang Mardani.
Mardani memastikan bahwa saat ini banyak parpol yang ingin PT diturunkan untuk kepentingan electoral insentif. Artinya, ketika mengusung calon, parpol pengusung dapat limpahan efek dari calon.
Soal isu amandemen, Mardani mengaku peluangnya cukup terbuka. Sebab Komisi II DPR ikut mewacanakan itu.
Dan ke depan yang bisa menggagalkan keinginan membangun oligarki lewat amandemen adalah suara publik. Karena itu Civil Society harus terus bersuara.
“Ketika publik menolak, maka mereka akan berhenti,” kata Mardani.
Soal siapa pihak yang ingin membangun Oligarki, Mardani tak sebut nama. Ia menyebut bahwa kelompok ini telah berhasil melakukan revisi UU KPK, meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan kini tidak ingin merevisi besaran PT pada Pilpres 2024.
“Saya tidak mau berprasangka buruk tapi kita tetap hati-hati,” terang Mardani. (akurat)
