Dengan demikian, apabila rezim global berubah terkait pasar karbon ini, Sri berharap, banyak perusahaan di Indonesia yang bisa lebih dulu mengambil manfaat yang sangat besar dari perdagangan karbon global dan carbon pricing yang terjadi.
“Indonesia sekali lagi tidak dalam posisi defensive, kita justru aktif untuk membangun mekanisme dalam negeri dan menyiapkan seluruh pihak termasuk corporate di Indonesia,” tegas Sri.
Makanya, Pemerintah kata Sri akan membutuhkan banyak sekali pembangunan. Supaya bisa menciptakan sebuah pasar karbon yang kredibel dan reliable, apakah itu dalam bentuk pelaporan, verifikasi dan perhitungan karbon.
“Akan menjadi penting untuk bisa mengukur penurunan emisi gas dan kita bisa buat apa yang disebut skenario bussines as usual versus keinginan yang lebih ambisius dan ini kemudian di terjemahkan dalam bentuk berapa carbon emission yang bisa kita absorb dan bagaimana itu di kompensasi,” ucap dia. [Viva]
