Eramuslim.com – Ada indikasi penguasaan etnis Cina dalam agenda pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia. Hal ini ditenggarai oleh pengamat politik Sri Bintang Pamungkas.
Sri Bintang Pamungkas yang masih aktif menjadi dosen Universitas Indonesia (UI) ini menilai agenda pilkada serentak telah disusupi oleh calon-calon kepala daerah asal etnis Cina. Lantaran penyelenggaraannya akan bersifat serentak di seluruh Indonesia, Sri Bintang bilang, akan sulit untuk dikoreksi.
“Masyarakat sekarang ini tidak menyadari bahwa kelompok ini (Cina) mau melakukan rekayasa seperti itu (penguasaan politik),” ia memaparkan, “Jokowi adalah bagian dari rekayasa ini, bahkan rekayasa ini sudah muncul sebelum tahun 1965.”
Ia pun menduga bahwa kelompok Cina perantauan di Indonesia terlibat dalam agenda menguasai Indonesia secara politik. “Peristiwa anti-Cina yang pecah di Cirebon melebar ke seluruh Jawa Barat dan Bandung pada Mei tahun 1963 menjadi katalisator balas dendam Cina perantauan terhadap bangsa Indonesia,” sebutnya.
Kata Sri Bintang, Cina perantauan ini memiliki keinginan untuk menguasai Indonesia dan sejak Orde Baru telah diberikan kesempatan oleh Soeharto untuk menguasai ekonomi Indonesia.
“Di dunia tidak ada penjajah kecuali kulit putih dan kulit kuning,” tukas Sri Bintang Pamungkas.
Pendiri dan Ketua Partai PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) ini menyatakan, Bangsa Indonesia sejak dulu selalu baik terhadap kaum pendatang. “Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia selalu terbuka pada Belanda dan Jepang, namun pada akhirnya kedua bangsa tersebut malah menjadikan Indonesia sebagai bangsa jajahan selama 350 tahun,” kata dia.
Ia menambahkan, penguasaan terhadap Indonesia akan menjadi sangat intensif bila kepala-kepala daerah diisi etnis Cina. “Seperti Singapura, bangsa Melayunya telah tersingkir,” sebutnya.
Dikatakannya, bahkan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong sendiri dalam pidatonya di Auditorium FISIP UI, Rabu (27/5) menyatakan akan ada pertukaran 10 juta pemuda dan pemudi Cina ke Indonesia. “Indonesia akan menjadi lahan imigrasi bagi Cina. Ini bukan pertukaran namun imigrasi legal,” imbuhnya menyesalkan.
Ia pun mengecam Pemerintahan Joko-JK yang tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun konglomerat Cina di Indonesia enggan membayar pajak sehingga Indonesia seolah-olah terdesak meminjam utang kepada Cina. Padahal, menurut Sri Bintang Pamungkas, uang pinjaman tersebut adalah dana kompensasi bagi 10 juta imigran Cina yang sebagiannya berangsur-angsur sudah mulai berdatangan ke Indonesia.(rz)
