“Mereka merasa nyaman berdagang tidak diuber-uber Satpol PP dan tidak bayar upeti. Omzet penjualan mereka meningkat, ada yang mencapai Rp 1,5 juta perhari yang tidak pernah mereka peroleh sebelumnya. Mereka merasa diorangkan (diwongke),” tutur dia.
Senada dengan Musni, Wakil Dewan Kota Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani mengatakan, kebijakan Anies-Sandi merupakan kebijakan pro rakyat. Dengan memberikan kesempatan kepada para PKL, artinya membantu para PKL untuk hidup lebih sejahtera dan bahagia.
“Dari beberapa pemimpin Jakarta sebelumnya, PKL Tanah Abang dijadikan target penertiban yang berujung keributan. Tanpa dikasih kesempatan. Namun, kebijakan Anies-Sandi ini, sangat humanis dan membela kepentingan rakyat kecil tanpa merusak kepentingan orang lain,” tutur Ardy.
Selain itu, Relawan Anies-Sandi yang aktif di Rumah Partisipasi bersama Boy Sadikin itu menganggap pro kontra dari pihak lain merupakan hal biasa. Namun, hal itu bisa dijadikan sebagai kritik dan masukkan yang bisa diolah menjadi kebijakan yang lebih baik.
“Pro kontra itu soal biasa, anggap saja sebagai bahan pertimbangan menuju kebijakan yang lebih baik,” kata Ardy.(kl/sjkt)
