eramuslim.com – Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik terhadap hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9% terhadap pemerintahan saat ini. Ia mempertanyakan keabsahan angka tersebut, mengingat sejumlah permasalahan di kabinet.
Sitorus menyoroti berbagai isu, seperti penggunaan kop surat kementerian untuk acara keluarga, anggaran Rp20 triliun dari Kementerian Hukum dan HAM, klaim pembangunan 40.000 rumah yang ia sebut sebagai hoaks, hingga perbedaan pandangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Prabowo Subianto mengenai proyek pagar laut di Tangerang.
“Ngga ngapa2in, tiba2 angka kepuasan 80,9%. Padahal, menterinya banyak yang NGACO. Mulai dari memakai kop surat kementerian untuk acara keluarga, anggaran 20 Triliun dari Kementerian HAM, hoax 40.000 rumah sudah dibangun hingga KKP yang tiba2 tidak sependapat dengan Prabowo soal pagar laut Tangerang,” katanya.
Ia juga mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap lebih sering fokus pada kegiatan membagikan susu dan membuat pernyataan yang dinilainya blunder.
“Wakilnya apalagi, hari-hari cuma sibuk bagi2 susu. Bicaranya bagai blunder yang gak pernah berhenti sehingga tak ada pernyataan yang bisa didengar dari mulutnya selain bicara dengan anak-anak SD saat bagi2 susu dengan komat kamit,” jelasnya.
Selain itu, Sitorus menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai program yang tidak terorganisasi dengan baik, dengan sumber pendanaan yang dianggap tidak jelas dan adanya usulan iuran masyarakat yang ia kritik.
“Makan Bergizi Gratis? Apalagi. AMBURADUL. Sumber pendanaan masih abu-abu dari mana asal yang jelas. Dana Baznas mulai diubek-ubek bahkan ada usul iuran dari masyarakat yang awokawokawok,” tambahnya.
Sitorus juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto terkait wacana memaafkan koruptor jika uang korupsinya dikembalikan. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Prabowo? Lagi kontroversial soal memaafkan koruptor dengan membebaskan tuntutan hukum asal uang korupsinya dikembalikan. Ini jelas sikap yang anti pemberantasan korupsi. Juga dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, makin NGACO lagi kualitas demokrasi kita, terkubur malah,” ungkapnya.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga ia anggap sebagai kemunduran dalam kualitas demokrasi.
Dengan berbagai persoalan tersebut, Sitorus mempertanyakan dasar penilaian survei yang menghasilkan tingkat kepuasan 80,9%. Ia bahkan menyindir adanya kemungkinan intervensi dalam survei tersebut, serupa dengan dugaan intervensi pada Pilpres 2024.
“Hasil tidak ada, pelaksanaan berantakan, kabinet serampangan. Jadi, atas dasar apa 80,9% itu? Jangan2 pelaksanaan surveinya didampingi aparat, kayak Pilpres 2024 kan, who knows,” pungkasnya.
Diketahui, hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4–10 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Survei melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi dan menyebut bahwa tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat serta pelaksanaan janji kampanye, seperti program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil yang mulai dijalankan pada 6 Januari.
Sebagai perbandingan, mantan Presiden Joko Widodo memperoleh tingkat kepuasan 65,1% dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
(Sumber: Fajar)
Kirain saya sendirian yg waras sbb tdk percaya survey tsb ternyata ada orang lain juga wkwkwk