eramuslim.com – Menggunakan Istana Negara sebagai tempat untuk membahas politik praktis adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dalam politik dan tidak menjadi pengatur peta politik partai.
Menurut Hendri Satrio, seorang pengamat politik, saat ini pemerintah sedang fokus pada perpanjangan kekuasaan dengan mengumpulkan partai koalisi di Istana Negara, bukannya fokus pada tugas-tugas penting untuk membangun bangsa.
“Jadi menurut saya, yang pertama, pemerintah itu sudah bias. Saat ini mereka lebih fokus untuk memperpanjang kekuasaan, dibandingkan fokus untuk menyelesaikan janji-janji politik menjelang akhir masa jabatan,” tegas Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).
Yang kedua, kata pria yang akrab disapa Hensat ini, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tengah mengenyampingkan pergantian kekuasaan dengan membentuk koalisi partai politik agar kepentingannya berlanjut.
“Ada kepanikan yang terlihat sekali dari penguasa untuk terus berkuasa, dan mengenyampingkan kemungkinan adanya pergantian kekuasaan,” ucapnya.
Yang kedua, kata pria yang akrab disapa Hensat ini, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tengah mengenyampingkan pergantian kekuasaan dengan membentuk koalisi partai politik agar kepentingannya berlanjut.
“Ada kepanikan yang terlihat sekali dari penguasa untuk terus berkuasa, dan mengenyampingkan kemungkinan adanya pergantian kekuasaan,” ucapnya.
“Padahal inti dari demokrasi, dalam 10 tahunan atau inti dari sebuah pemilu sepuluh tahunan ada dua periode, adalah salah satunya adanya perubahaan untuk Indonesia lebih baik,” demikian Jokowi.
(Sumber: RMOL)
