eramuslim.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak main-main dalam memberikan syarat bebas devisa bagi negara manapun yang tidak memiliki hubungan diplomatik ataupun negara penghancur warga negaranya bisa masuk ke Indonesia.“Presiden jangan menganggap remeh masuknya Israel dalam daftar pemberian visa. Ini sangat bersentuhan dengan konstitusi kita, bahwa sesungguhnya dari zaman Indonesia dahulu tidak pernah ada hubungan apapun antara Indonesia dan Israel,” tegas Fahri, Kamis (24/2015).
Dia pun memberi contoh kala zaman Presiden Soekarno sangat keras dan tegas mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara. Apalagi, pada zaman itu ada suatu event olahraga besar bernama Olympic dimana disitu Israel juga turut serta dalam acara tersebut. Namun Indonesia akhirnya memilih keluar dan tidak mengikuti turnament akbar tersebut jika Israel masih saja bercokol disitu.
“Soekarno saja dari awal sudah tak setuju dengan Israel masuk dalam segala hal. Dan pemerintahan sekarang mau coba-coba memasukan Israel dalam pemberian bebas devisa,” tanya Fahri heran.
Untuk itu, Politikus PKS meminta hal ini harus dilakukan investigasi serius ada maksud apa dibalik menyediakan pembebasan visa bagi Israel.
“Ini haluan baru yang sangat serius dan karena ini bersentuhan langsung pada konstitusi,pengabaiannya bisa disebut `pengkhiatanan konstitusi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menolak usul Israel mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia.
“Ada yang usulkan Israel bebas visa, kami menolak,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya @RamliRizal, Senin (21/12) malam.
Cuitan itu disampaikan Rizal Ramli guna menjawab pertanyaan salah satu pengikut akun-nya yang mempertanyakan pemberitaan di sejumlah media tentang pemberian fasilitas bebas visa kunjungan kepada Israel.
Cuitan itu juga sekaligus menjadi klasifikasi Rizal Ramli atas pemberitaan sebelumnya yang menyatakan Israel menjadi salah satu negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan.
Sebelumnya, pemerintah menambah fasilitas bebas visa kunjungan kepada 84 negara yang rencananya efektif mulai pekan ini. Negara-negara itu adalah Australia, Brazil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia.
Kemudian, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagascar, Goergia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania dan Paraguay.
Rizal Ramli berharap, pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia itu bisa mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air yang ditargetkan 20 juta orang pada 2019 mendatang.
Pasalnya, dari pemberian fasilitas bebas visa kunjungan yang diberikan Oktober lalu kepada 47 negara telah mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan hingga 19 persen, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan normal yang berkisar 6 persen hingga 8 persen.(ts/terbit)
