eramuslim.com – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, buka suara soal dirinya disebut akan memainkan narasi dizalimi, setelah dipecat dari PDI-Perjuangan.
Gibran menegaskan, dirinya tak memiliki niat untuk memainkan narasi apapun terkait status keanggotaannya di PDIP.
“Kita nggak membuat narasi seperti itu (narasi dizalimi),” kata Gibran di kantornya, Balai Kota Surakata, dikutip dari YouTube KompasTV, Jumat (3/11/2023).
Sebelumnya, pernyataan Gibran memainkan narasi dizalimi muncul dari Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, baru-baru ini.
“Tidak perlu diramatisir, kita kan tau itu, kalau kita ambil tindakan tegas (memecat Gibran) nanti dia gunakan lari (narasi) itu, ‘waduh saya dizalimi’, itu sudah lagu lama itu.”
“Janganlah seperti itu, pemimpin-pemimpin mudah haruslah menjadi contoh tauladan bagi generasi yang akan datang,” ungkap Komarudin.
Diketahui, status Gibran di PDIP hingga saat ini belum jelas. PDIP belum mengumumkan pemecatan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, sejumlah elite PDIP, termasuk Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, telah mendesak Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo yang juga Sekeretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa, mengaku telah mengetahui rencana pemecatan Gibran.
Bahkan, ia juga sudah menandatangi surat pemberitahuan kepada Gibran untuk mengundurkan diri dari PDIP.
“(Gibran diminta) satu, untuk mengundurkan diri”
“Yang kedua, ia diminta mengembalikan KTA,” kata Teguh Prakosa, masih dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, Jumat.
Teguh Prakosa ingin Gibran dapat menghargai PDIP dan menghargai partai barunya di Pilpres 2024.
“DPC Solo dalam hal ini juga menghargai pilihan yang diambil Mas Gibran,” lanjut Teguh Prakosa.
Adapun tujuannya agar Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituduh atau dirumorkan bermain dua kepentingan. Hal itu diungkapkan Ketua DPC PDIP Solo yang juga mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
“Isinya mengimbau menyarankan saja untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya.”
“Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja.”
“Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan),” kata Rudy, Kamis (2/11/2023).
Surat itu, kata Rudy, sudah ia kirimkan pada Selasa (31/10/2023). Kini pihaknya sudah tidak lagi memaksa untuk bertemu putra sulung Jokowi itu.
Diketahui sebelumnya, Rudy meminta untuk bertemu langsung dengan Gibran. Namun, permintaan itu hingga saat ini belum terpenuhi. Ia pun tak maslaah jika Gibran enggan datang menemuinya.
“Yen ora dijawab, yo rasah (kalau enggak dijawab, ya enggak usah). Mboten (enggak) karena belum dijawab, ya udah,” kata Rudy.
(Sumber: Tribunnews)