Eramuslim.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengurusi pungutan liar (pungli) golongan “kecil” menuai tanggapan beragam.
Pengamat politik Muhammad Huda menilai, niat Presiden Jokowi mengurusi pungli kecil bisa menjadi isyarat bahwa Pemerintahan Jokowi tidak akan menyasar kasus-kasus besar korupsi di Indonesia.
“Ini isyarat, korupsi besar tidak akan diberantas. Buktinya, masih ngurusi operasi tangkap tangan di Kebumen. Padahal bisa dilakukan polisi dan kejaksaan setempat,” kata Huda kepada intelijen (17/10).
Menurut Huda, rencana Presiden Jokowi mengurusi hal-hal yang kecil bisa dipersepsikan publik bahwa Jokowi tidak mempunyai program yang strategis. “Seharusnya, presiden tidak perlu turun tangan ngurusi yang kecil-kecil. Presiden bisa membuat sistem yang baik. Kalau pilih mengurusi pungli kecil sepertinya tidak ada kerjaan lain,” sindir Huda.
Huda menegaskan, sangat berbahaya, jika sekelas KPK hanya mengurusi korupsi kelas kecil. “Padahal dananya besar, tapi dipakai untuk mengurusi korupsi yang ecek-ecek,” jelas Huda.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan memberantas pungli hingga ke bawah, bahkan yang hanya Rp 10.000 akan diurus. “Bukan hanya Rp 500.000 atau Rp 1 juta, urusan Rp 10.000 pun akan saya urus,” kata Presiden Jokowi dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta (16/10).
Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi beberapa kritikan terhadap pengungkapan pungli di Kementerian Perhubungan yang nilainya kecil untuk ditangani Presiden. “Bukan urusan uangnya. Banyak yang sampaikan ke saya, Pak Presiden kemarin di Kementerian Perhubungan hanya ada uang berapa juta saja diurus. Bukan hanya urusan kecil sepeti itu, yang lebih kecil pun akan saya urus,” tegas Jokowi. (ts/pm)
