eramuslim.com – Pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan bahwa orang yang bukan bagian dari pemerintah sebaiknya tidak banyak berbicara, dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara.
Hal ini dianalisis oleh Ubedilah Badrun, seorang analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
“Itu perlu diingatkan. Sebab narasi Luhut itu ada semacam represi verbal atau suatu narasi yang bermakna ancaman kepada publik, ancaman terhadap kebebasan berbicara, atau semacam ancaman kepada mereka siapapun yang biasa melakukan kritik,” ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL dalam pesan singkat, Minggu (26/3).
Selain itu, kata Ubedilah, pernyataan itu juga menunjukkan semacam karakter otentik Luhut yang cenderung antikritik. Menurutnya, represi verbal akan menjadi berbahaya jika terus menerus diproduksi oleh Luhut.
Sebab kata Ubedilah, dampaknya bukan hanya menciptakan rasa takut publik untuk bersuara kritis, tetapi juga bisa berdampak kepada hadirnya kebijakan negara yang merugikan rakyat secara luas karena minimnya kritik dari publik. Padahal suara-suara kritis itu sangat diperlukan agar negara tidak salah langkah dan akan lahir kebijakan publik yang berkualitas.
“Jadi Luhut perlu dikoreksi secara mendasar logikanya. Mungkin kalimat yang tepat itu adalah ‘Luhut sebagai orang dalam pemerintahan jangan banyak bicara, kerja saja sana! Kerja, kerja, kerja’,” pungkas Ubedilah.
(RMOL)
