Menurutnya, jika mural itu tidak tepat, sebaiknya diberikan edukasi kepada pembuatnya, bukan malah memburunya.
“Mural adalah ekspresi kreatif, baiknya edukasi dan literasi saja,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/8/2021).
Kendati demikian, Mardani juga berpesan kepada seniman mural manapun agar tetap menjaga adab.
Pasalnya, setiap simbol dan gambar bisa diartikan berbeda.
“Kreativitas memang kadang menyentuh hal-hal yang sensitif dan itu tergantung tafsirnya. Saya mendukung semua kreativitas dan tetap jaga adab,” terangnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Polri sebaiknya melakukan pembinaan dan edukasi ketimbang menempuh jalur hukum.
“Anak-anak kreatif jangan dihukum, tapi diajak dialog,” kata dia.
Jangan Berlebihan
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah meminta pemerintah tidak berlebihan terkait mural tersebut.
Sebab, satiran lewat mural bukanlah tindakan kriminal yang berbahaya.
“Merespons secara represif pada konten mural rasanya berlebihan, kritik sosial melalui seni mural bukan hal baru, dan selama ini tidak menjadi persoalan,” ucap Dedi, Minggu (15/8/2021).
Menurutnya, baik presiden maupun bawahannya harus lebih bijaksana dalam menghadapi kritikan.
“Presiden Jokowi saya kira perlu lebih bijaksana dalam merespons kritik, meskipun mungkin Jokowi tidak tahu-menahu,” katanya.
“Setidaknya dia dapat perintahkan kepolisian untuk tidak terlalu sensitif, terutama pada soal remeh semacam itu,” katanya.
Ia menegaskan, mural merupakan sebuah kebebasan berpendapat dan sudah menjadi hak dasar dalam sistem demokrasi yang dianut di Tanah Air.
Yang harus dilakukan pemerintah, kata Dedi, menjamin ketertiban masyarakat dengan tidak mendikte masyarakat.
“Salah satunya dengan tidak mendikte kegiatan warga negara sesuai kemauan penguasa, selama itu bukan tindakan makar,” tandasnya.[pojoksatu]
