eramuslim.com – Pegiat media sosial Alifurrahman mengungkapkan analisanya mengenai tujuan akhir Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bagi pemerintahan ke depan.
Menurut Alif, tujuan akhir KIM Plus berkoalisi dengan PDIP adalah untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres), yang berpotensi besar dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Jadi mungkin koalisi KIM Plus ke depan dengan PDI Perjuangan berada di dalamnya itu tujuan akhirnya adalah menghentikan atau kemudian mengganti posisi Gibran Rakabung Raka,” ucapnya.
“Kalau tidak dengan isu Fufufafa ya mungkin dengan isu isu-isu lain yang hari ini masih disimpan dan belum dikeluarkan,” imbuhnya, dikutip dari YouTube SEWORD TV, Senin (23/9).
Sementara sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Said mengatakan Megawati dan Prabowo kemungkinan besar akan bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
“Pertemuan Ibu ketua umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024), dikutip dari TV One News.
“Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Ia mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan koalisi.
Dirinya bahkan memperkirakan pertemuan tersebut akan digelar sebelum Prabowo dilantik sebagai kepala negara menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang.
“Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaallah, iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (pembicaraan koalisi), kita tunggu saja,” kata dia.
(Sumber: Wartaekonomi)
