“Memang ada yang merah rapotnya. Presiden Yudhoyono tentu akan memberikan peringatan dan koreksi agar menteri itu bisa memperbaiki kinerjanya. Tetapi, yang raportnya merah dan sangat ekstrim tak tertutup kemungkinan diganti”, ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, jika memang ada menteri yang kinerja sangat buruk, dan tidak tertutup kemungkinan Presiden SBY menggantinya. Hal ini merupakan konsekwensi dari evaluasi yang dilakukan oleh laporan dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto, terkait dengan menteri. Laporan UKP4 itu sudah diserahkan kepada Presiden.
Seusia mengikuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Kuntoro mengaku laporan evaluasi UKP4 sudah dibukukan dan Rabu malam diserhakn kepada Presiden. Tentu Presiden akan mengambil tindakan yang merupakan tindak lanjut dari laporan dari UKP4 itu. Tetapi, siapa menteri yang raportnya merah, dan kemungkinan akan didepak dari Kabinet?
Sudi Silalahi menyampaikan bahwa ada sejumlah menteri yang capaian kerjanya kuran dalam memenuhi targetnya. Presiden akan meminta menteri yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. “Pokoknya harus lebih baik”, ujar Sudi.
Sementara itu, Kuntoro, Selasa, di Jakarta, mengungkapkan UKP4 masih memberikan rapor merah pada sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Rapor merah diberikan, karena target program kerja kebinet belum tercapai 100 persen. “Masih ada yang diberi warna merah. Tetapi, saya tidak bisa menyebut kementerian dan lembaga mana mapun berapa yang masih tak tercapai targetnya”, ungkap Kuntoro.
Dibagian lain, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Musthopa, meminta kepad a Presiden SBY mengganti menteri yang dianggap membebani dan berkinerja buruk. Apalagi menteri itu diberi beberapa kali kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya.
Menurut Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat itu, UKP4 sudah beberapa kali melakukan evaluasi. Hal evaluasi itupun sudah diserahkan kepada Presiden.
“Evaluasi sudah dilakukan. Kalau memang temuan UKP4 ada yang jeblok dan Presiden menggunakan standar itu untuk mengambil keputusan, ya silakan saja di reshuflle”, ujar Ketu a Golkar Priyo Budi Santoso. Hal senada ditunjukkan oleh partai mitra koalisi, seperti PKS, PAN, PPP, dan PKB.
“Tentu akan ada sikap ;politik yang berbeda di parlemen yang berbeda nanti. Dan iltu tentu malah merugikan pemerintah”, ujar Wakil Sekjen DPP PPP, M.Romahurmuzy. (m/kps/si).
