Sentil Koalisi Besar, Sekjen PDIP: Mereka Tak Mampu Memformulasikan Siapa Jadi Capres

eramuslim.com – Partai-partai koalisi besar mengungkapkan keberatan terhadap kedatangan PDIP yang terlambat. Sebuah narasi berkembang bahwa partai-partai tersebut menolak PDIP jika PDIP bersikeras ingin mendapatkan jatah calon presiden.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, narasi pembatasan yang dilakukan oleh partai di koalisi besar karena sampai saat ini kesulitan memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden.

“Nah mereka yang belum membangun narasi dengan berbagai hal-hal yang nampaknya itu sebagai suatu bentuk pembatasan-pembatasan kepada PDI Perjuangan itu kan sebenarnya karena belum mampu memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4).

Menurutnya, koalisi besar baru sebatas wacana. Mereka sampai saat ini belum dikerucutkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yg akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan,” ujarnya.

Bantah Dominasi

Hasto menjamin tidak mendominasi koalisi. Bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat. Sehingga tidak perlu disampaikan ujaran bahwa PDIP akan mendominasi dan sebagainya.

“Nah kalo bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu, karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite,” pungkasnya.

Diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut peluang PDI Perjuangan gabung koalisi besar terbuka. Tetapi, PDIP jangan ngotot untuk mendorong kadernya sebagai calon presiden.

Kata Yandri, masalah calon presiden akan dibahas bersama. Maka tidak boleh ada yang memaksa bila kadernya tidak dipilih.

“Tapi kan nggak bisa ngotot kalau misalkan nanti musyawarah nggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama,” ujar Yandri kepada wartawan, dikutip Rabu (19/4).

(Sumber: Merdeka)