Eramuslim.com – Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mempertanyakan terkait rasa keadilan dalam proses pemindahan ibu kota.
Anies membandingkan keputusan pemerintah yang membangun IKN Nusantara termasuk Istana Presiden yang baru, ketika ketersediaan pupuk masih kurang.
“Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah Istana Presiden, di mana rasa keadilan kita?” tuturnya dalam acara Debat Pertama Calon Presiden di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anies sebelumnya menilai undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Dialog publik justru dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan.
“Dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang siapa pun yang kritisi dianggap oposisi. Siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan,” tambahnya.
Dia menegaskan jika negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan. “Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian kita berdebat pro-kon, kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat,” tegasnya.
(detik)
