Eramuslim.com – Rencana pemerintah melakukan otomatisasi pintu tol ditolak kalangan buruh. Mereka menilai, langkah tersebut bakal berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para buruh dan pekerja jalan tol. Pemerintah diminta mencari solusi yang dapat mengakomodir kepentingan buruh dan para pengguna jalan tol.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebutkan, puluhan ribu pekerja jalan tol di Indonesia terancam PHK akibat program pemerintah yang ingin meng-otomatisasi pintu tol.
“Pihak pengelola jalan tol diminta pemerintah melakukan otomatisasi seperti di negara-negara maju, padahal di negara tersebut angka pengangguran sangat rendah,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.
Said menerangkan, di negara-negara maju yang angka penganggurannya rendah memang dikembangkan industri padat modal. Di mana tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Sementara di Indonesia angka pengangguran sangat tinggi. Karena itu, industri padat karya menjadi pilihan untuk menggerakkan perekonomian.
“Akibat peralihan dari padat karya ke padat modal, sejumlah pabrik elektronik di Indonesia jelang lebaran sudah mem-PHK karyawannya,” ungkapnya.
Pihaknya meminta pemerintah agar cepat tanggap dalam menyikapi masalah ketenagakerjaan seperti ini. Said menilai pemerintah selalu mencitrakan kondisi ekonomi membaik. Padahal saat ini sektor riil tengah ambruk, sementara sektor keuangan mengalami kemunduran. Sementara gelombang PHK terus terjadi, buruh dan pekerja terus menjadi korban
Dia juga meminta rencana otomatisasi tol tidak dijadikanpencitraan untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kemacetan parah di jalan tol saat arus mudik. “Baru kali ini ada sejarahnya orang mudik sampai meninggal karena kemacetan, orang mudik mau bergembira saat lebaran kok sampai meninggal di jalan tol,” tandasnya.
Sedangkan Ketua Umum Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SKJLJ), Mirah Sumirat menyebutkan, seharusnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Menteri Perhubungan meminta maaf atas kemacetan parah yang terjadi di jalan tol saat arus mudik lebaran.
Namun yang terjadi malah sebaliknya, kedua menteri tersebut malah ingin melakukan otomatisasi pintu tol dengan alasan mencegah kemacetan. “Otomatisasi pintu tol ini bakal berujung pada PHK massal karyawan jalan tol, dan tentunya menambah pengangguran,” katanya.
Mirah menerangkan, saat ini sudah 40 persen pintu tol yang di-otomatisasi. Kondisi ini jelas mengancam keberlansungan kerja 20 ribu karyawan jalan tol yang sebagian besar merupakan petugas pintu tol. Sementara itu karyawan jalan tol yang sudah dinyatakan di PHK belum mendapat kejelasan soal uang pesangonnya.
Di saat Indonesia masih menggunakan konsep industri padat karya, terangnya, ternyata tangan-tangan kapitalis mulai ikut bermain. Otomatisasi pintu tol tentu akan memangkas biaya yang dikeluarkan operator jalan tol untuk menggaji karyawannya.
“Operator jalan tol sampai menggandeng polisi dan tentara untuk menghadapi pekerja yang menolak otomatisasi pintu tol, tapi kami pekerja jalan tol akan terus melakukan perlawanan,” tegas Mirah.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono menyatakan pihaknya akan mengupayakan seluruh gerbang tol di Indonesia menggunakan kartu Gerbang Tol Otomatis (GTO) dalam dua tahun mendatang. “Dalam waktu dua tahun ini tidak akan ada pembayaran (tunai) di gerbang tol,” katanya.
Basuki mengatakan operator jalan tol harus mengubah sistem pembayaran dari tunai ke pembayaran secara elektronik. “E-toll ini harus dipaksa karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki mobil, saya akan paksa pengelola jalan tol untuk menerapkan ini,” katanya.(ts/rmol)
