Eramuslim.com – Kalau tidak mampu atau tidak bisa mengurus bangsa dan negara Indonesia yang sangat kaya raya, Jokowi-JK sebaiknya mengundurkan diri, jangan dipaksakan terus jadi Presiden dan Wakil Presiden. Jangan mebolak-balik kenyataan dan jangan melah menambah kesengsaraan rakyat dan bangsa Indonesia.“Rakyat tidak boleh dipungut upeti Rp 200-300 per liter BBM. Ini sudah tidak benar, sudak dibolak-balik. Seharusnya rakyat yang dapatkan manfaat dari energi bumi Indonesia yang sangat kaya raya, bukan sebaliknya dipungut penguasa membayar upeti Rp 200-300 per liter BBM,” kata Ketua Umum Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Indonesia Berdaulat, Ali Mahsun, Minggu (27/12).
Menurut Ali, sungguh sangat naif rezim Jokowi-JK memungut rakyatnya sendiri Rp 200-300 per liter BBM untuk alasan ketahanan energi. Sangat pahit nasib rakyat dan bangsa Indonesia dipimpin Jokowi-JK. Sudah jatuh ketimpan tangga.
“Di saat ekonomi makin sulit, rakyat makin miskin dan sengsara, rakyat dipungut upeti untuk ketahanan energi. Kenyataan naif ini melengkapi fakta bahwa Jokowi-JK tidak memiliki kemampuan memimpin dan mengelola bangsa dan negara Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Ali, atas ketidakmampuannya, Jokowi-JK harus segera sadar dan legowo mundur sabagai Presiden dan Wapres sebelum Indonesia bertambah hancur. Jokowi-JK sudah tahu rakyatnya makin sengsara, sudah tahu kasat mata bangsa Indonesia makin miskin akibat daya beli masyarakat terus menurun. Seharusnya sebagai pemimpin, Jokowi-JK meringankan bebannya rakyat, bukan sebaliknya menambah beban rakyat dengan memungut upeti.
“Jika tak bisa mengelola energi Indonesia yang sangat kaya raya, kalau tak sanggup mewujudkan ketahanan energi, maka, lebih cepat lebih baik Jokowi-JK segera mundur daripada semakin menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Ali.
Ia menambahkan, per 1 Januari 2016, sekitar 22 juta keluarga atau 60-70 juta rakyat Indonesia dicabut subsidi listriknya oleh rezim Jokowi-JK. Dan per 5 Januari 2016 beban berat tersebut ditambah lagi oleh Jokowi-Jk dengan pungutan upeti Rp 200-300 per liter BBM untuk ketahanan energi.
“Lantas maunya apa Rezim Jokowi-JK? Mau dibawah kemana Indonesia oleh Jokowi-JK? Oleh karena itu, untuk kesekian kalianya, demi dan untuk selamatkan Indonesia, Sekber Indonesia Berdaulat mendesak Jokowi-JK segera mengundurkan diri. Karena kondisi Indonesia yang semakin terpuruk saat ini adalah akibat tidak adanya kepemimpinan bangsa,” pungkas Ali. (ts/RMOL)
