Saat ini, lanjutnya, daya beli masyarakat sedang turun. Disusul PHK yang terus merajalela. Jika izin TKA dipermudah, kata Bambang, jelas akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja lokal.
“Rakyat kita cari kerjaan di negeri sendiri aja susah. Cari kerjaan di luar negeri juga susah masuknya sampai-sampai masuk secara ilegal. Lha ini malah memberi ruang untuk TKA masuk. Ini bukti jika pemerintah telah mengkhianati rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, banjirnya TKA yang masuk ke Indonesia juga akan membuat negara kehilangan devisa. Sebab, total pendapatan yang diterima TKP sebagai honor kerja, akan kembali dibawa pulang ke negara asalnya.
Senada dengan Bambang, Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur wilayah Pantura, Himawan berharap, pemerintah tetap memfilter masuknya TKA ke Jawa Timur. Sebab, di beberapa daerah masih banyak ditemukan TKA yang bekerja hanya sebagai buruh kasar.
“Kalau buruh kasar, ngapain dari asing. Lebih baik dari pekerja lokal. Itu yang harus ditertibkan. Jika tidak percaya, lihat saja banyak pemberitaan tentang TKA yang dideportasi karena tidak syaratnya tidak prosedural,” tegas Himawan. (ma)
