Eramuslim – Penggunaan uang rakyat dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung secara mewah setiap tahunnya mendapat kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Solo. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyebut perayaan HPN tak hanya digelar oleh komunitas atau organisasi jurnalis, melainkan juga melibatkan lembaga pemerintahan dan uang negara.
“Penggunaan uang negara dalam perayaan hari pers tidak sesuai semangat pers yang independen dari kekuasaan. Namun tak banyak yang menyadari, termasuk sebagian awak media sendiri, ” ujar Adib Asfar, Ketua AJI Solo dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (8/2).
Dia pun mengutip pernyataan mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmaja, bahwa pelaksanaan Hari Pers Nasional idealnya dibiayai perusahaan-perusahaan pers, bukan negara.
Laporan dari Antara 23 November 2017 menyebutkan anggaran pelaksanaan Hari Pers Nasional 2018 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat, yang diajukan mencapai miliaran rupiah.
Selain mengkritisi penggunaan uang negara, AJI Solo juga mempertanyakan penetapan tanggal HPN yang dinilai tidak memiliki pijakan sejarah kuat. Pasalnya, masih ada perbedaan pendapat soal acuan sejarah dalam penetapan 9 Februari sebagai hari Pers -yang merupakan hari ulang tahun PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).
Padahal, lanjut Adib, ada banyak momentum bersejarah lain di Indonesia, seperti tanggal berdirinya Medan Prijaji (media pribumi pertama) pada 1 Januari 1907, atau tanggal lahir Tirto Adhi Soerjo (bapak pers yang juga tokoh kebangkitan nasional) pada 7 Desember 1918.
