Refly menjelaskan, pernyataan Dudung sesuai konteks politik yang berkelindan dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebagian kelompok Islam yang tidak masuk dalam struktural pemerintahan. Misalnya, PA 212, FPI, GNPF Ulama atau kelompok lainnya.
Kelompok-kelompok yang mengambil jarak dengan pemerintahan ini dianggap fanatik, tidak pro NKRI, tidak Pancasilais dan radikal.
“Jadi ada yang diakomodir ada yang dimusuhi bahkan jadi objek sasaran dihina, dicaci bahkan dipenjara seperti Habib Rizieq. Maka yang terjadi adalah tidak ada persatuan. Pemerintah jadi faktor membelah umat Islam,” terang Refly.
Alhasill, pernyataan yang dikeluarkan Dudung dekat dengan narasi yang dibangun oleh istana. Indikasi kedekatan Dudung dan istana dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang menghebohkan tanah air. Misalnya, penurunan baliho Rizieq Shihab hingga hadir dalam rilis kasus pembunuhan 6 laskar FPI.
“Jadi ini soal jenderal yang loyal dan dicap jenderal merah putih, yang tidak fanatik dan pro Pancasila. Dengan politik itu ganjarannya sudah dapat (Dudung naik pangkat jadi Pangkostrad). Padahal dalam masa seperti itu tidak ada prestasi lain selain turunkan baliho, menantang perang FPI dan Rizieq Shihab,”
“Jadi kalau mau dekat dengan pemerintah maka anda bisa memeilih statement mana yang mau didengarkan pemerintah saat ini,” demikian Refly. [voi]
