Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) diminta untuk lebih intensif memberikan tausiyah kepada jama’ah Ahmadiyah, sehingga mereka sadar dan mau kembali mengikuti tauhid yang benar, yakni tidak mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syari’at Islam. Demikian anggota Komisi VIII FPKS DH. Al-Yusni kepada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (1/3).
Hal itu disampaikannya menanggapi dua opsi yang ditawarkan Depag kepada jama’ah Ahmadiyah. Opsi pertama, jama’ah Ahmadiyah bertaubat, dan opsi kedua Ahamadiyah berdiri sendiri sebagai agama baru.
Menurutnya, masalah ini adalah hal serius dan penting dilakukan mengingat persiapan dan pelaksaan opsi kedua tidak mudah. “Perlu persiapan yang matang dan pelaksaannya membutuhkan dana dan waktu tersendiri,” jelas dia.
Al-Yusni menambahkan, bila Ahmadiyah menjadi agama baru maka otomatis Depag harus membentuk dirjen agama baru. “Pembentukan dirjen baru ini juga akan berpengaruh pada kantor perwakilan Depag di daerah-daerah. Belum lagi soal dananya,” katanya.
Selain itu, sambungnya, masalah ini juga harus dibahas dengan DPR dan harus membuat Peraturan Pemerintah (PP) baru Ahmadiyah. “Masalah-masalah ini yang harus dipikirkan matang-matang,” sarannya.
Al-Yusni sendiri mendukung dan meminta jama’ah Ahmadiyah untu bertaubat dan bergabung bersama dengan umat Islam dan menanggalkan keyakinannya itu. (saifudin)
