Inilah resiko di alam demokrasi, yang menganut kebebasan, dan kebebasan itu menjadi hak-hak dasar setiap individu, yang dijamin konstitusi. Maka, setiap individu warga negera berhak mengekspresikan segala hal, yang menjadi sikap dan pandangannya.
Di saat 100 Hari pemerintahan Presiden SBY, nampaknya menjadi sasaran ketidakpuasan rakyat, yang kemudian diekspresikan melalui berbagai aksi, termasuk demonstrasi.
Aksi yang berlangsung tanggal 28 Januari lalu, yang menyambut 100 Hari pemerintah SBY itu, tak pelak, menjadi sebuah wujud dari segala ‘unek-unek’ rakyat, yang berkaitan dengan pemerintahannya.
Inilah yang menyebabkan Presiden SBY marah dan gusar. Aksi unjuk rasa yang berlangsung 28 Januari lalu itu, yang menyambut 100 Hari kinerja pemerintahan SBY itu, sangat menyinggung perasaan Presiden. Foto Presiden dibakar para demonstran dan disamakan dengan kerbau. “Ada unjuk rasa dengan loud speaker besar sekali, teriak SBY maling, Boediono maling, menteri-menteri maling. Tidak bisa diapa-apakan. Ada yang bawa kerbau, SBY badannya besar, malas, dan bodoh seperti kerbau,” ujar Presiden di Istana Cipanas, Selasa (2/2).
Kemarahan Presiden itu dicurahkan saat ia memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja dengan Gubernur seluruh Indonesia dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden meminta aksi unjuk rasa seperti menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat kerja kabinet.
Selanjutnya, menurut Presiden SBY, aksi unjuk rasa dijamin kebebasannya, namun harus sesuai dengan pranata sosial, hukum, dan kepantasan. “Tolong dibahas dan diberi masukkan, apakah unjuk rasa beberapa hari yang lalu di negara Pancasila, yang konon memiliki budaya, nilai, dan peradaban yang baik,harus seperti itu?” keluh Presiden, saat memberikan sambutan rapat kerja menteri dan gubernur seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, pembahasan itu dilakukan agar demokrasi, budaya, dan peradaban di Indonesia bisa diselamatkan, sebab dunia menyaksikan unjuk rasa itu dengan teknologi canggih yang dimiliki mereka. “Pembahasan itu bukan untuk memasung demokrasi, karena demokrasi itu bagian dari reformasi kita, cita-cita kita. Akan tetapi, buatlah demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang tertib, dan demokrasi yang mendorong kebersamaan dan kesatuan kita”, ungkap Presiden.
Sementara itu, anggota DPR dari PKS, Misbakhun, menilai, "Presiden seharusnya tak perlu mengomentari soal kerbau yang disamakan demonstran dengan SBY,” ucapnya. Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens, juga mempunyai pendapat yang sama, ia menegaskan, Presiden tak paham esensi demokrasi. “Presiden juga tidak bisa menjelaskan posisinya sebagai pribadi atau presiden,” ujar Boni. (m/rpbk,kmps)
