.jpg?w=1140&ssl=1)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun tangan menghentikan kegiatan Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) di Indonesia, agar masalah ini tidak berlarut-larut.Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Yuddy Chrisnandi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/4)
Menurutnya, sikap tertutup dan kegiatan yang ditunjukkan NAMRU memperlihatkan ketidakjelasan kerjasama Unit penelitian medis Angkatan Laut milik Amerika Serikat ini dengan pemerintah. "Karena tidak ada manfaatnya bagi kepentingan rakyat, " tandasnya.
Mengenai tudingan sejumlah kalangan terkait adanya kegiatan intelijen asing yang memanfaatkan NAMRU-2, Yuddy mengatakan, sangat mungkin NAMRU melakukan kegiatan intelijen asing, karena ketertutupan kegiatannya. Namun, kegiatan intelijen tersebut sulit dibuktikan, tapi dapat dirasakan.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo menegaskan, Pemerintah bersama DPR perlu secepatnya menguak tabir dan kemelut di balik kehadiran laboratorium riset milik Angkatan Laut Amerika Serikat (NAMRU-2) di lingkungan Departemen Kesehatan Indonesia.
"DPR harus segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan mengagendakan kasus NAMRU-2 ini, " katanya menanggapi kontroversi sekitar 30 tahun kehadiran NAMRU yang belakangan oleh beberapa kalangan dianggap menjadi "sarang" mata-mata pihak asing.
Ia berpendapat, setidaknya ada dua hingga tiga hal yang perlu mendapat klarifikasi mengenai eksistensi NAMRU-2, terkait sejumlah kontroversi di tengah publik belakangan ini.
"Karena itu, saya mendesak Dewan membentuk Pansus NAMRU-2, karena ini sudah menyangkut kedaulatan negara dan harga diri bangsa, " katanya.
Tjahjo juga meminta kepada beberapa pihak untuk melakukan klarifikasi sehubungan berbagai pernyataan yang berkembang di masyarakat. Yakni dari Dino Pati Djalal (juru bicara kepresidenan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso serta mantan Panglima TNI Djoko Suyanto.
Di samping klarifikasi yang bersangkut paut dengan kedaulatan negara dan harga diri bangsa, Tjahjo Kumolo juga menyorot kemungkinan adanya persaingan bisnis di balik terkuaknya kasus NAMRU-2 ini.
"Perlu juga disorot kecenderungan `persaingan bisnis` antara Departemen Kesehatan (Depkes) versus NAMRU-2. Dalam hal ini, harus pula dicari siapa aktor yang bermain dan apakah kasus NAMRU-2 hanya taktik Menteri Kesehatan (Menkes) mengalihkan perhatian dan isu saja, " ujarnya.
Sebab, menurutnya, kiprah dan kebijakan Menkes banyak mengalami kegagalan di Depkes. Misalnya kasus Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (Askesin), kasus flu burung dan masih merebaknya kasus gizi buruk di mana-mana, dan lain-lain.
Karena itu, demikian salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, ini DPR harus berinisiatif membentuk Pansus guna mengurai masalah ini, agar `clear`. "Karena, masalah ini menyangkut hubungan dua negara dan kedaulatan negara. Presiden Yudhoyono harus merespons ini dengan serius, jangan hanya diam saja, " pungkas Tjahjo Kumolo.(novel/ok-pic)
