Eramuslim – Cawapres Sandiaga Uno mengkritisi niat pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan-ucapan tokoh yang melanggar hukum pasca pemilu.
“Itu serius itu? Nggak hoax itu? Badan yang dibentuk untuk mengkaji ucapan para tokoh? Itu bukannya sudah banyak banget kerjaannya pemerintah?” respons Sandi saat diwawancarai wartawan di kediaman ibunya, Mien Uno, di wilayah Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).
Sandi berpendapat seharusnya pemerintah sekarang berfokus pada apa yang dibutuhkan rakyat, misalnya lapangan pekerjaan. Di bulan Ramadhan ini, menurutnya, rakyat juga butuh kestabilan harga-harga sembako.
“Ucapan tokoh-tokoh saya takutnya nanti ya, saya nggak mau suuzan, tapi nanti kita membuat kerjaan yang sangat tidak perlu gitu. Kaya kurang kerjaan saja, padahal kan sudah ada netizen yang budiman, ya tokoh-tokoh itu ngomong kan langsung dinilai sama netizen yang budiman. Zaman sekarang bentuk-bentuk badan, zaman old itu menurut saya,” sambungnya.
Sandi kemudian menegaskan menolak usulan itu. Dia menilai tim yang akan dibentuk pemerintah itu sebagai cara untuk membungkam kebebasan berpendapat.
“Saya tegas sajalah, saya nggak mau ini. Menurut saya, itu cara cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh. Biar saja tokoh bicara, kan sudah ada koridornya, sudah ada Undang-Undang ITE, ada undang-undang yang berlaku di masyarakat, berlaku perundang undangannya. Biar kalau ada badan lagi nanti menurut saya akan ada tambahan lagi buat anggaran. Negara sudah banyak pengeluaran. Menurut saya, itu bukan prioritas,” ujarnya.
