Eramuslim.com – Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), dan Gubernur BI Perry Warjiyo dituntut bertanggung jawab atas menyusutnya nilai tabungan masyarakat Indonesia di dunia perbankan.
Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan jika pemerintah tidak mampu mempertahankan keadaan itu, maka paling tidak Jokowi harus memecat SMI dan Perry Warjiyo dari jabatan mereka masing-masing.
“Benar, Jokowi harus pecat Gubernur BI dan Sri Mulyani dan diganti sama orang yang lebih mampu,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/9).
Menurut Salamuddin, sejak Jokowi memegang tampuk kekuasaan dana masyarakat di bank telah hilang nilainya hingga Rp 1.000 triliun.
Salah satu penyebabnya adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ambruknya nilai tukar tersebut, kata dia, telah membuat masyarakat Indonesia mengalami penjarahan secara massal, bukan sekedar kecopetan.
“Mengapa? Karena nilai penjarahannya sangat besar. Bayangkan saja nilai uang masyarakat yang ada di bank langsung hilang dalam jumlah besar sejak Jokowi memenangkan Pilpres 2014 lalu, pasar langsung menyambut kemenangan Jokowi dengan kurs pada kisaran Rp 12.000 per dolas AS dari rata-rata kurs sepanjang pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) senilai Rp 9.000 per dolar AS,” ungkapnya
