“Maksud saya, organisasi ini tidak pernah bersikap oposisi dengan pemerintah. Itulah yang membuat organisasi ini bisa mendapatkan akomodasi politik dari pemerintah. Apalagi sekarang banyak kader NU dan secara organisasi banyak fasilitas dari negara. Itu yang membuat parameter kedua apakah ketum PBNU nanti bisa secara politik bertindak hal yang sama,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (21/11/2021).
Soal sikap dan posisi NU di masa Orde Baru, Wasisto mengatakan NU saat itu pun tidak menajuhi pemerintah. Dia mengingatkan, NU adalah organisasi yang pertama menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Dengan menerima Pancasila, mendukung kebhinekaan dan ke-Indonesia-an, NU memiliki bargaining politik dengan pemerintah. “Atas dasar itu, kemudian NU bisa bermain politik meskipun saat itu bersikap oposisi,” ucapnya.[sindonews]
