Pasalnya, kata Rocky Gerung, peristiwa di KM 50 ini hendak dialihkan isunya dari isu penguntitan menjadi isu penghadangan oleh Laskar FPI terhadap petugas polisi.
“Bahkan dianggap sebagai upaya dari FPI untuk menghadang pekerjaan penguntitan itu. Jadi dari awal frame-nya sudah kacau, dan itu yang menyebabkan jejaknya makin lama makin terbuka,” katanya melanjutkan.
Tak hanya itu, menurut Rocky Gerung pemerintah saat ini mengalami kesulitan lantaran harus menunggu hasil sidang Habib Rizieq sambil mencicil proses penutupan kasus penembakan KM 50.
“Sebab kalau dia (kasus KM 50) terbuka sementara Habib Rizieq masih di sidang, itu berantakan seluruh skenario kekuasaan,” katanya.
Kembali pada dugaan bahwa polisi yang meninggal bukan terlapor kasus KM 50, Rocky Gerung menyebut ada hierarki kepangkatan yang sebetulnya sudah disinggung oleh Komnas HAM sebelumnya.
Dalam hal ini, ia menyinggung soal adanya kemungkinan bahwa tiga polisi berpangkat rendah yang terlapor dalam kasus penembakan enam Laskar FPI itu hanya korban dari ‘tokoh’ sebenarnya yang dilindungi.
“Tapi kemudian berhenti isu itu karena dianggap Komnas HAM melampaui kewenangannya untuk menguji dalil-dalil pembuktian itu. Tapi publik tetap tuntut agar supaya satu paket dengan soal Habib Rizieq ini diselesaikan,” tutur Rocky Gerung menambahkan.***
