eramuslim.com – Pembongkaran pagar di wilayah Laut Tangerang tidak cukup untuk mengatasi berbagai masalah yang terus muncul akibat pemagaran yang dianggap berkaitan dengan proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek ini telah berstatus proyek strategis nasional (PSN).
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa akar persoalan dari pemagaran tersebut harus diusut tuntas karena telah memunculkan dampak yang serius, termasuk isu ketidakadilan dan SARA. Pernyataan ini disampaikan Rocky dalam perbincangan yang ditayangkan di kanal YouTube FNN dan diunggah ulang di Rocky Gerung Official pada Minggu, 19 Januari 2025.
“Kendati keputusan politik sudah dibuat, sanksi hukum akan ditegakkan, tapi bara sosial sudah keburu terjadi disitu. Apapun isu yang menyangkut PIK itu akan merembet pada isu sara yang kita tidak kehendaki berulang di negeri ini,” ujar Rocky.
Dalam diskusi yang dipandu oleh wartawan senior Hersubeno Arief tersebut, Rocky juga menegaskan bahwa membahas PIK 2 berarti berbicara tentang ketidakadilan yang menciptakan kecurigaan dan kecemburuan sosial.
“Kita harus bicara terbuka ada ketidakadilan di PIK 2 ini, ada kecurigaan bahwa itu sangat eksklusif, ada rasa iri karena berkembang melebihi ekspektasi, bahwa itu dirancang untuk komunitas eksklusif tapi dibiayai negara lewat proyek strategis nasional (PSN),” jelasnya.
Rocky menyebut bahwa kecemburuan sosial yang muncul dapat memicu isu SARA, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ia menambahkan bahwa pihak korporasi dan pengembang di kawasan tersebut cenderung mengabaikan kritik, dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan hak pengelolaan resmi.
“Ini harus dibuka, kalau koorporasi pengembang di PIK itu merasa kami hanya ingin berakumulasi disitu bayar pajak, kami lakukan sesuai bayar pajak ketika resmi diberi pengeloalan sesuai. Jadi keresmian itu juga harus diperiksa,” ujarnya.
Rocky juga menekankan pentingnya pemeriksaan terkait status resmi pengelolaan proyek tersebut. Menurutnya, penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Ini harus kembali pada prinsip, bahwa semua isu ini dimulai dari PIK ditetapkan menjadi proyek strategis nasional sehingga mendapatkan keistimewaan. Kapan dimulai, ketika Jokowi memimpin republik, jadi asal usulnya dimulai dari fakta itu. Periksa itu Jokowi yang tau seluk beluknya status PSN itu kan,” pungkas Rocky.
(Sumber: RMOL)
