eramuslim.com – Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait pernyataan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha untuk menjegal Anies Baswedan dengan segera ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rocky menyatakan bahwa selama ini Jokowi telah memberikan isyarat bahwa ia tidak menginginkan Anies. Bahkan secara tidak langsung, Jokowi meminta agar masyarakat tidak memilih Anies Baswedan.
“Dari segi keinginan Presiden Jokowi melalui sinyal-sinyal yang dia terangkan hari ini atau dua tiga hari ini, tetap dia tidak menginginkan Anies. Karena itu, dia selalu bilang ‘jangan salah pilih’ itu ya artinya ‘jangan pilih Anies’ sebetulnya yang dia maksud,” kata Rocky Gerung dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official bertajuk “SEBELUM BERANGKAT HAJI, ANIES SUDAH PUTUSKAN CAWAPRES. KPK MASIH BERANI JADIKAN TSK?”, dikutip Kamis (22/6/2023).
Menurut dia, dengan kabar Anies bakal ditersangkakan KPK, jika hal itu benar terjadi, maka akan dimanfaatkan sebagai langkah untuk mengambil simpati publik.
“Memang itu akan ramai tapi justru dengan cara itu panggung KPK akan dimanfaatkan oleh Anies untuk kampanye kira-kira begitu,” sambung Rocky.
Rocky menilai terbawanya nama Anies di KPK akan menjadi bumerang bagi KPK sendiri. Di mana, jika Mantan Mendikbud itu benar-benar menjadi tersangka, maka publik tidak akan memenangkan KPK karena lembaga tersebut dianggap peralatan presiden.
“Kan di situ sosialnya. Jadi cawe-cawe presiden akhirnya menjebak dia sendiri,” tegas Rocky.
Seperti diketahui, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha menjegal Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden (capres) 2024 melalui 10 strategi, salah satunya segera menjadikannya tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan,” demikian ditulis Denny dalam unggahannya di Twitter, Rabu (21/6/2023).
(Sumber: Wartaekonomi)
