eramuslim.com – Dunia politik Indonesia kembali diguncang dengan laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.
Laporan ini memicu respons beragam, mulai dari pembelaan para pendukung hingga kritik tajam dari lawan politik.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti fenomena pembelaan tanpa substansi yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi, termasuk narasi yang menuding OCCRP didanai oleh intelijen asing.
Menurut Rocky, respons ini menunjukkan ketidakmampuan para pendukung untuk memberikan argumen berbasis data.
“Yang terjadi adalah peternakan buzzer yang sibuk memproduksi noise tanpa substansi. Ini membuktikan bahwa mereka tidak siap menghadapi investigasi yang berbasis fakta,” ujar Rocky.
Ia menambahkan, laporan seperti OCCRP menyoroti bagaimana otoritarianisme berdampak pada sistem hukum yang tidak transparan, membuat tuduhan korupsi sulit dibuktikan di tingkat domestik.
Laporan OCCRP juga menyinggung dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam praktik gratifikasi, menambah kompleksitas permasalahan.
Rocky menggarisbawahi bahwa laporan ini menciptakan pengadilan opini publik, di mana masyarakat menjadi hakim atas narasi yang disajikan oleh jurnalis investigasi internasional.
“Jika sistem hukum sudah dikendalikan oleh rezim, maka satu-satunya ruang untuk mengungkap kebenaran adalah opini publik. Sayangnya, respons defensif dari para pembela Jokowi justru semakin mencerminkan lemahnya argumen mereka,” kata Rocky.
Rocky juga menyoroti dampak jangka panjang dari laporan ini terhadap citra Indonesia. Indeks demokrasi dan transparansi diperkirakan akan menunjukkan penurunan sebagai akibat dari warisan pemerintahan Jokowi.
“Sejarah akan mencatat Jokowi bukan hanya sebagai pemimpin dengan citra sederhana, tetapi juga sebagai simbol dari kerusakan sistemik dalam pemerintahan,” tegas Rocky.
Ia menambahkan bahwa narasi yang dibangun untuk mempertahankan citra Jokowi, termasuk melalui lembaga survei domestik, kini mulai goyah.
Penetapan Jokowi dalam laporan OCCRP dianggap sebagai bukti bahwa upaya pencitraan ini tidak lagi relevan di mata internasional.
Laporan OCCRP dan respons yang menyertainya membuka babak baru dalam diskursus politik Indonesia. Kritik terhadap Jokowi tidak hanya berfokus pada dugaan korupsi, tetapi juga pada dampak kepemimpinannya terhadap demokrasi dan transparansi.
“Warisan Jokowi akan selalu dipertanyakan, tidak hanya oleh generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang. Pertanyaan utamanya adalah apakah era ini akan dikenang sebagai masa keberhasilan atau justru simbol dari kegagalan,” pungkas Rocky.
(Sumber: Herald)
