Ribuan guru yang tergabung dalam persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Jawa Barat dan Banten, Kamis (19/7)meminta DPR dan DPD mendesak pemerintah segera memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
Rachyanto perwakilan PGRI setelah bertemu Agung Laksono menjelaskan, peraturan pemerintah (PP) yang akan dikeluarkan nanti harus sesuai dengan UU Sisdiknas. "Yakni anggaran pendidikan sebesar 20 persen murni di luar gaji guru. "
Ia mengingatkan, jika hingga akhir Desember 2007 tuntutan PGRI tidak terwujud maka PGRI akan mogok mengajar secara nasional.
Menanggapi itu Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita mendukung. Karena itu pihaknya mendesak pemerintah agar segera melakukan sinkronisasi terhadap anggaran pendidikan 20 persen.
”Terkait hal itu ada dua mazhab, yaitu APBN dan UU Sisdiknas. Untuk itu DPR minta pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi agar tidak ada dua mazhab yang akhirnya terkatung-katung seperti sekarang ini, ” tandas Ketua DPR Agung Laksono bersama Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita ketika menerima 30 utusan PGRI di Gedung DPR/DPD/MPR RI Jakarta.
Menurut Agung, apa yang menjadi tuntutan para guru khususnya anggaran pendidikan 20 persen itu sudah menjadi sorotan di DPR. Kalau dilihat dari APBN anggaran pendidikan sudah mencapai 19 persen, tapi menurut UU Sisdiknas baru mencapai 11, 8 persen. Itulah, kata Agung, yang harus diselesaikan pemerintah terlebih dahulu.
”Jadi, harus ada program yang jelas untuk meningkatkan pendidikan. Harus betul-betul dapat mendisainn program pendidikan dari usia dini hingga dewasa. Menyadari 20 persen itu besar, sehingga program pendidikan tidak sia-sia, makanya sistemnya harus dikaji secara matang dan komprehensif, ” tutur Agung.
Dukungan yang sama ditegaskan oleh Ketua FPDIP Tjahyo Kumolo dan anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Balkan Kaplale ketika menemui para demonstran di Gedung DPR/MPR RI itu.
”Kami sangat mendukung perjuangan para guru dan mendesak agar pemerintah segera merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, agar pendidikan di Indonesia makin berkualitas dan terjangkau oleh seluruh rakyat. Khususnya rakyat kecil yang tidak banyak mengeyam pendidikan, ” tandas Tajhyo Kumolo.
Sebelumnya Ketua Komisi X DPR FPDIP Heri Ahmadi juga menemui para demonstran dan menegaskan, usaha DPR untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen terus dilakukan. DPR sudah secara terus-menerus memperjuangkan itu. Tapi pemerintah yang belum menyetujui. Karena itu kita perlu sabar.
”DPR sudah berusaha keras agar 20 persen itu terealisir. Tapi, pemerintah belum menyetujui. Jadi, kita perlu sabar menunggu, ” katanya. (dina)
