.jpg?w=1140&ssl=1)
Indonesia meminta agar NAMRU (Naval Medical Research Unit) lebih transparan dan memberikan akses yang lebih baik lagi terhadap peneliti Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt, di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Senin(21/4).
"Dalam rancangan persetujuan yang baru kita sampaikan, kita ingin kerjasama dan wilayah kerja NAMRU lebih transparan, dan akses kepada peneliti kita diberikan lebih baik dari sebelumnya, " ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan tentang kerja intelijen NAMRU lebih dominan dari pada kerja penelitian.
Menurut Hassan, draft baru MoU kerjasama antara Indonesia dengan NAMRU baru diserahkan pada Indonesia November 2007onesia masih menunggu rancangan MoU dari pihak AS, yang prosesnya tidak mudah.
Mengenai kekebalan diplomatik yang dimiliki laboratorium NAMRU, Menlu menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu isu yang menjadi pembahasan, untuk kemudian membatasinya.
"Kita bicarakan, karena itu kan satu unit penelitian bukan misi diplomatik. Karenanya kita berpendapat kekebalan itu tidak diperlukan. Di dalam draft yang baru itu akan sangat selektif, " jelas Hassan.
Seperti diketahui, NAMRU telah ada di Indonesia sejak 1970-an, kontrak kerjasama keduanya berakhir pada desember 2005. Meski demikian laboratorium NAMRU yang berada di komplak Bangkes Depkes, Jl. Percetakan Negara, Jakarta, masih beroperasi sampai saat ini.
Sebelumnya, Ketua Anggota Komisi I DPR Effendi Choiry menegaskan, persoalan NAMRU merupakan masalah kedaulatan negara, karena itu meski sedang dalam masa reses persoalan krusial yang menyangkut keamanan dan martabat bangsa ini, perlu dibahas oleh Komisi I dan Menko Polhukam beserta jajarannya.
"Kita minta Komisi I memanggil Menko Polhukam dan jajarannya, meski reses. Jangan sampai pihak asing menguasai negeri kita melalui infiltrasi ke departemen atau instansi pemerintahan yang tidak terpantau atau lepas dari pengamatan kita, " ujarnya ditemui, di Gedung DPR, Jakarta.
Ia juga mendesak, agar Pengawasan terhadap infiltasi asing itu harus diperketat, karena pemerintahan saat ini lebih longgar dan permisif terhadap tawaran dari luar negeri tertutama negara-negara adidaya atau yang lebih maju. "SBY ini kan takut dengan Amerika, setiap tawaran dari Amerika diterima tanpa dikoreksi, " pungkasnya. (novel)
