Eramuslim.com – Publik media sosial syok mendengar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bukan tanggung jawab pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melainkan Bank Indonesia. Tweeps menilai, pernyataan Menkeu itu mengindikasikan sikap cuci tangan pemerintah.
Ratusan warga pemilik akun media sosial Twitter dan Facebook geram mengetahui Menkeu mengatakan bukan pemerintah yang harusnya bertanggung jawab atas pelemahan rupiah. Rakyatmerdeka online mencatat banyak catatan netizen terkait hal ini:
Akun @agunghandono menilai, tidak sepantasnya Menkeu Bambang mengatakan, bukan tanggung pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Bisanya ngeles lempar kesalahan kepada orang lain. Mental lemah,” kritiknya.
Akun @aina mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya merevolusi mental Menkeu yang terkesan melimpahkan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya kepada Gubernur BI. “Mental pemerintah sekarang harus direvolusi, bukan mental rakyatnya,” katanya.
Akun @herigunawan mengatakan, bakal hancur negara kalau pemerintah sudah tidak mau lagi bertanggung jawab atas keterpurukan nilai tukar mata uangnya. “Mampuslah kita semua rakyat Indonesia. Lah wong Menkeunya saja sudah ngomong gitu,” cuitnya.
Akun @suwandi berkicau, kalau pemerintah saja sudah tidak mau memikirkan anjloknya nilai tukar rupiah, apalagi mau memikirkan kepentingan rakyat. “Jadi sekarang yang harus tanggung jawab embahmu saja ya?” tanyanya.
Akun @Iqbal mempertanyakan latar belakang pendidikan Menkeu Bambang sehingga berani mengatakan pemerintah tidak bertanggung jawab atas melemahnya nilai rupiah. “Itu Menkeu pendidikan dan sekolahnya di mana sih?” tanyanya.
Akun @dwiagus bergurau dengan mengatakan Menkeu Bambang ketika masih sekolah dan menempuh pendidikan, pemerintah saat itu sedang menggalakkan program cuci tangan. “Program itu waktu pak menteri sekolah lagi gencar-gencarnya kali ya, haha,” kelakarnya.
Akun @hawalla bilang, percuma saja negara menggaji Menkeu besar, kalau tidak mau ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan anjloknya nilai mata uang. Kalau gitu ngapai juga negara kasih gaji,” katanya.
Akun @frenky mengatakan, percuma rakyat ikut pemilu memilih Presiden kalau ujungnya pemimpin pemerintahan tidak mau bertanggung jawab mengurus keterpurukan ekonomi. “Bubar ajalah kalau sudah tidak ada lagi yang mau mikirin negara ini,” komennya.
Akun @sriwindari mengaku sedih mendengar pemerintah tidak mau bertanggung jawab mengurus nilai tukar rupiah. “Mau dibawa kemana negara ini. PHK sudah banyak begini,” keluhnya.
Akun @Irna mengaku akan berdoa agar pemerintah mau ikut bertanggung jawab mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. “Subhanallah. Ayo kita berdoa sama-sama,” ajaknya.
Akun @syera mengaku kasihan dengan pihak BI yang dikambinghitamkan oleh Menkeu Bambang. “BI kambing hitam, hehe,” sindirnya.
Akun @akbar mengibaratkan pemerintahan sekarang ini seperi pemilik kapal yang tahu bahwa kapal akan tenggelam, namun membiarkannya. “Dia malah nyalahin nahkoda, dan biarin penumpang kapal mati tenggelam,” analoginya.
Berbeda, akun @siharhasiholan menilai, tidak ada yang salah dengan pernyataan Menkeu Bambang. Diakuinya, otoritas negara yang bertanggung jawab menjaga nilai rupiah adalah Bank Indonesia. “BI itu independen, dipilih DPR juga. Kebijakan moneter memang domainnya,” belanya.
Akun @samba mengaku senang mendengar pernyataan Menkeu. Dia mengaku sebagai eksportir diuntungkan dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah. “Aku pengekspor berbahagia dolar terpuruk karena penghasilanku naik,” katanya.
Menanggapi jatuhnya keterpurukan nilai tukar mata uang garuda yang makin dalam, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bukanlah tugas pemerintah untuk mengeluarkan rangkaian kebijakan untuk mengamankan level rupiah.
Bambang mengatakan, rupiah yang terdepresiasi lebih dalam ini merupakan tanggung jawab otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Menurut dia, Bank Indonesia lah yang seharusnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Kebijakannya ada di Bank Indonesia, nilai tukar bukan tanggung jawab kita, utamanya adalah tanggung jawab Bank Indonesia,” kata Bambang seperti diberitakan.
Bambang menekankan, pelemahan rupiah tidak membawa risiko pada sisi fiskal negara. Yang bisa terkena dampaknya kata dia yakni lebih konsen pada sektor riil yang pasti terpukul.
Dirinya pun menegaskan, melemahnya rupiah bukan karena faktor kesengajaan pemerintah untuk menaikkan ekspor. Pasalnya ekspor kini kian tergerus, surplus neraca dagang pun semakin menipis.
“Kita enggak membiarkan (rupiah jatuh karena) segala macam. Tanggung jawab mata uang di Bank Indonesia, jad tanya arahnya di Bank Indonesia,” jelas dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pernyataan Menkeu Bambang yang menyatakan depresiasi rupiah bukan tanggung jawab pemerintah adalah sikap yang sangat keliru, bahkan berbahaya.
Dirinya sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi, nilai tukar dolar ASyang sangat tinggi telah melemahkan perekonomian nasional, terutama saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah telah mencapai Rp13.500 per USD. “Ini menunjukan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” kata Fadli.
Dia mengingatkan pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional yang sudah dalam situasi yang berbahaya, salah satunya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin nyata.
Sekadar informasi, BI memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.(rz/RMOL)
