Eramuslim.com – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo yang mulai terlihat sebagai antek neoliberalisme dan kapitalis.
Hal ini terlihat dari adanya beberapa kebijakan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan efisiensi anggaran negara.
“Tapi lucunya, di sisi lain pemerintahan Jokowi justru menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing untuk mencari nafkah di Indonesia,” kecam Arief dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/5).
Hal ini terlihat dari persetujuan pemerintah Indonesia dengan para investor China untuk berinvestasi di Indonesia, tapi memperbolehkan perkerja buruh China menyerbu Indonesia. Mulai dari buruh unskill hingga advance buruh.
“Kebijakan Jokowi ini yang menyebabkan PHK buruh disektor industri dan sektor pangan dengan dibukanya kran import produk produk manufacturing tanpa mengunakan label SNI yang jauh lebih murah,” tandas dia.
Hal ini terjadi, karena negara pengimpor itu melakukan dumping dengan membebaskan pajak eksport dan pajak pertambahan nilai serta dukungan kredit eksport dari negara yang melakukan eksport ke Indonesia.
“Tapi konyolnya lagi, janji Jokowi saat kampanye untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun hanyalah isapan jempol. Karena tahun depan hingga 2019, justru akan ada pemecatan 1 juta PNS,” tandas dia.
Hal ini, lanjut Arief, dikuatkan dengan rencana pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, yang dalam waktu dekat akan memecat 1 juta PNS.
“Mereka yang dipecat itu dalihnya untuk mengatasi masalah tenaga honorer K2 yang belum diangkat sebagai Calon PNS oleh pemerintah secara bertahap mulai 2016 sampai 2019,” cetus dia lagi.
Padahal, dia kembali melanjutkan, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS pernah dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres dulu. Bahkan, nanji Jokowi itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 di atas materai Rp6000!
Ditambah lagi, janji tersebut pernah dipertegas oleh Menteri Yuddy, bahwa pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.
“Lah, kok sekarang justru akan melakukan pemecatan PNS. Sehingga dipastikan, diakhir masa jabatan Joko Widodo – JK akan menghasilkan ledakan pengangguran dan penambahan jutaan orang miskin di Indonesia,” pungkas dia.(ts/akt)
