Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, menegaskan, reshuffle kabinet yang akan dilakukanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah terlambat dan terkesan dipaksakan karena adanyatekanan dari partai tertentu.
Pramono Anung menilai saat ini banyak kepentingan politik di sekitar SBY—JK terutama yang berasal dari partai besar. "Untuk itu harus secepatnya. Kalau bisa bulan April ini karena Mei nanti DPR sudah memasuki pembahasan RUU Partai Politik, " ujar Pramono Anung di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).
Ditegaskannya, bila reshuffle tidak dilakukan pada April ini, menteri yang baru menjabat akan sedikit waktunya untuk belajar, apalagi menyelesaikan persoalan bangsa ini.
Menyinggung soal tawaran ke PDIP untuk masuk kabinet, Pramono mengatakan, PDIP tetap konsisten sebagai oposisi. “Sama halnya dengan godaan dari Istana agar PDIP ditarik menjadi partai pemerintah berulangkali dilakukan. Namun PDIP selalu menolak. PDIP secara terbuka selalu mengatakan bahwa partai banteng ini lebih tepat sebagai oposisi supaya bisa melakukan check and balance terhadap pemerintah, " sambung dia.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR FPAN), Dedy Djamaluddin Malik, menyatakan, publik tak sabar lagi menunggu langkah berani Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet sebagai harapan baru untuk perbaikan kinerja pemerintahan SBY–JK. "Reshuffle memang sudah ditunggu oleh publik. Sebab, publik butuh harapan baru, " katanya.
Ditanya, menteri apa yang layak diganti? “Soal menteri-menteri mana saja yang harus diganti, saya kira Menlu Hasan Wirayuda tidak akan diganti, karena dia disukai Amerika Serikat (AS), mungkin Menhan Juwono karena sakit-sakit dan pernah stroke ringan, Hamid Awaluddin, Mendagri M. Ma’ruf, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dll, ” paparnya. (dina)
