Eramuslim.com – Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi mendukung pemerintah segera memproses hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama.
Selain merupakan komitmen negara terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu, proses hukum Ahok juga dapat meredam unjuk rasa lanjutan yang bukan lagi aksi damai melainkan darul harb atau jihad akbar.
“Proses hukum Ahok segera, benar salah biar pengadilan yang memutuskan. Sebab langkah itu sesuai dengan tuntutan umat Islam. Kalau tidak dilaksanakan tidak tertutup kemungkinan terjadi aksi lanjutan yang mengarah kepada aksi jihad akbar dan bukan aksi damai lagi,” jelas Ketua Kornas Jokowi Provinsi Lampung Novelia Yulistin Sanggem dalam keterangannya, Sabtu (5/11).
Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera turun tangan mengambil sikap tegas agar permasalahan tersebut agar tidak berlarut. Kornas Jokowi khawatir isu agama sangat berpotensi besar dijadikan alat kepentingan untuk menjatuhkang Jokowi dari kursi kekuasaan.
Menurut Novel, aksi 4 November kemarin yang dinamakan Aksi Bela Islam wajar terjadi karena umat Islam tersinggung dengan ucapan Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah 51 yang jadi bumerang bagi dirinya. Ucapan itu dianggap sebagian umat Islam sebagai bentuk penistaan agama. Dia pun menyayangkan unjuk rasa yang digelar berakhir rusuh.
Aksi akbar tersebut seharusnya menjadi aksi damai dan sejuk karena hak mengeluarkan pendapat dituntun oleh keyakinan agama. Hal itu terjadi akibat dorongan yang kuat dari keinginan massa untuk bertemu Presiden Jokowi. Namun harapan itu tidak terwujud dan mereka bertahan, aparat keamanan terpaksa membubarkan massa secara paksa.
“Ada yang harus disikapi dari aksi ini. Aksi yang didasari oleh hakiki dari masyarakat tentang keyakinan mereka yang diusik, merasa kitab suci mereka diremehkan. Ini sudah pasti banyak penumpang gelap yang ikut ambil bagian,” beber Novel.
Lanjutnya, penumpang gelap dalam unjuk rasa kemarin tidak sama niatnya untuk membela agama. Akan tetapi lebih dari itu yakni menjadikan negara agar tidak kondusif yang pada akhirnya menumbangkan pemerintahan yang sah.
“Jadi presiden harus ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi,” demikian Novel.(ts/rmol)
