Eramuslim.com — Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai siapapun sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk mahasiswa.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Eksekutif Mahsiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah melayangkan kritiknya lewat media sosial kepada Jokowi dengan memberi julukan the king of lip service.
Julukan tersebut disematkan untuk kepala negara lantaran menurut BEM UI pernyataan Jokowi acap kali tidak sesuai dengan realitasnya. Menurut Refly Harun, julukan the king of lip service untuk Jokowi bukanlah sebuah hinaan.
“Sebab, kritik tersebut ditujukan untuk pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi tidak terkait dengan yang sifatnya personal,” jelas Refly Harun dikutip GenPI.co dari kanal YouTube-nya, Selasa (29/6).
Refly Harun juga menilai foto yang diunggah oleh BEM UI masih sopan.
Dirinya lantas menyinggung soal perlakuan Dosen UI Ade Armando yang sempat mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan wajahnya dibuat seperti karakter fiksi Joker.
“Artinya foto Jokowi tidak dibuat karikatur seperti Anies Baswedan,” ungkapnya.
Refly Harun juga menilai tindakan rektorat UI sangat berlebihan lantaran anggota BEM UI disebut-sebut melanggar peraturan yang menurutnya tak jelas.
“Beberapa kali disebut melanggar, aturan mana yang dilanggar? Apakah aturan kampus itu lebih hebat dan kuat dibandingkan konstitusi?” jelas Refly Harun.
“Konstitusi itu memberikan hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Hak atas hati nurani adalah hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun,” tandasnya. [Fajar]
