Eramuslim.com – DPR menunda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diajukan rezim Jokowi. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, penundaan itu dilakukan karena RAPBN 2016 yang disusun pemerintah sangat kuat beraroa bagi-bagi proyek di antara elit negara dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil atau wong cilik. Penundaan bisa terjadi karena yang menilai seperti itu adalah fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), yang menjadi mayoritas di parlemen dan senantiasa bersikap kritis terhadap pemerintah.
“Kami membahas tentang RAPBN 2016, kami berpendapat kurang mencerminkan prorakyat,” kata Aburizal di Jakarta, Rabu (28/10).
Untuk bidang pertanian dan kehutanan, misalnya, dikatakan Aburizal dirasa masih cukup kurang. Karena itu, KMP meminta Presiden Joko memikirkan lagi di RAPBN 2016 ini.
“Banyak masalah, tidak prorakyat. Jumlah yang diberikan ke pertanian, perikanan, dan kehutanan relatif sangat kecil dibandingkan jumlah penyertaan modal nasional. Kami merasa bahwa terlalu jomplang untuk rakyat,” kata Aburizal.
Rencananya, tambahnya, fraksi di DPR yang tergabung di dalam KMP akan memberikan pandangannya di DPR pada Kamis besok (29/10), sebelum tenggat waktu RAPBN disahkan tanggal 30 Oktober.
“Saya berharap bisa selesai dan pemerintah bisa sedikit mengalah,” katanya.(ts/pribuminews)
