Eramuslim.com – Wacana penghapusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengemuka dalam Mukernas Partai Kebangkitan Bangsa, pekan lalu, menuai reaksi keras dari kalangan senator.
“Pemikiran penghapusan DPD adalah berpikir mundur, kalau mau maju kewenangan DPD harus diperkuat,” tegas anggota DPD Dapil Provinsi Maluku, Nono Sampono.
Pensiunan jenderal marinir berbintang tiga tersebut mengingatkan lahirnya DPD dari semangat reformasi dan perubahan dalam rangka penguatan sistim demokrasi, presidensial dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian pula, jelas dia, proses terbentuknya sebuah negara yang sangat dipengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Negara bukan sebuah organ yang sekali jadi, melainkan akan berproses sesuai perjalanan waktu dan ruang, termasuk di dalamnya konstitusi, turunan undang-undang dan aturannya,” lanjut Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD ini.
Menurutnya argumentasi yang disampaikan PKB sangatlah lemah. Sebab hanya dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas.
“Itupun belum tentu benar. PKB pun bukan representasi seluruh parpol yang ada di Indonesia, apalagi representasi seluruh rakyat Indonesia,” kritik anggota Badan Kerja Sama Parlemen DPD ini.
Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI-AL ini mengingatkan mengenai hak-hak politik rakyat yang perlu diakomodir.
Kalau mau fair, tanya saja kepada rakyat, mana yang bermasalah, DPD atau DPR. Saya yakin rakyat akan dengan cerdas memutuskan siapa yang harus dibubarkan. Kita buat survei saja, akan lebih fair,” tantangnya.
Menurut Nono, dalam catatannya, selama ini lebih dari 33 persen rakyat tidak mau memilih partai politik.
“Jadi, mau dikemanakan hak-hak politik rakyat?” ujar mantan Komandan Jenderal Akademi TNI ini.
Terakhir, mantan Kepala Basarnas ini mengajak rekan-rekan sesama senator di DPD untuk terus berjuang untuk kemajuan negara dan daerah.
Teman-teman Senator tidak usah terlalu risau, tapi kita harus terus serius berjuang untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk kepentingan Lembaga DPD-RI, penguatan sistem demokrasi dan sistem ketata-negaraan, serta daerah’,” tutup Nono.(ts/rmol)
