Eramuslim.com – Ketidakjelasan sikap Presiden Joko Widodo dalam revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa membuat situasi politik semakin gaduh, dan ekonomi makin merosot.
Begitu dikatakan Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (Amara), Herfan Nurmansa kepada redaksi, Jumat (19/2).
“Tidak tegas alias abu-abu, (Jokowi) kalau berani, harus bersikap, tolak. Supaya jangan dibiarkan bola liar seperti ini,” terangnya.
Herfan menduga, diamnya Jokowi lantaran tersandera dengan kepentingan elit politik yang selama ini berada di belakangnya. Mereka terbelenggu dengan kasus hukum yang ditangani KPK, sehingga tidak mau membiarkan lembaga anti rasuah itu memiliki kekuatan superbody.”Karena mereka saling menyandera, seperti misalnya kasus BLBI, kasus Century, kasus Hambalang dan masih banyak kasus besar lainnya. Jadi bau busuk ini sudah tercium dengan jelas,” jelas dia.
Parpol di DPR pun demikian. Menurut Herfan, kengototan fraksi-fraksi DPR yang pro revisi UU KPK juga tidak lepas dari kepentingan mereka untuk mengamputasi kewenangan KPK. Hal itu dapat dilihat dari poin-poin penting dalam UU KPK yang direkomendasikan DPR perlu untuk direvisi, salah satunya terkait kewenangan penyadapan KPK.
”Ini salah satu bentuk pelemahan, karena kepentingan parpol yang selama ini sudah masuk daftar list kpk, makanya mereka harus melakukan pelemahan,” ungkap dia.
Oleh karenanya, menurut Herfan, masyarakat harus memberikan sanksi dengan cara membuat mosi tidak percaya kepada parpol yang setuju merevisi UU KPK. Sehingga pada saat pemilu partai-partai tersebut tidak lagi dipilih. Cara seperti itu, lanjut Herfan harus dilakukan sebagai bagian dari kontrol masyarakat, agar parpol bisa merubah diri dan mau berpihak pada pemberantasan korupsi.
”Ini menjadi momentum yang pas untuk mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil, anak muda, etik nasional yang pro pemberantasan korupsi. Jangan lagi sibuk dengan urusan masing-masing,” demikian Herfan. (ts/rmol)
