Anggota DPR dan DPD asal pemilihan Kalimantan Timur meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana kunjungannya ke Kaltim untuk meresmikan sejumlah proyek mercusuar di daerah tersebut. Pasalnya proyek-proyek tersebut diduga keras bernuansa KKN.
“Kami mohon presiden dapat meninjau kembali rencana kunjungan tersebut yang dapat diartikan oleh masyarakat Kaltim bahwa presiden telah melegitimasi proyek-proyek yang diduga keras bernuansa KKN. Sehingga upaya pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan akan menjadi sia-sia,” tegasanggota DPR dari pemilihan Kaltim Yasin Kara kepada wartawan, di gedung DPR/MPR, Rabu (3/5).
Menurut rencana, Presiden SBY akan berkunjung ke Kaltim untuk meresmikan sejumlah proyek besar, renovasi kantor gubernur senilai Rp 70 miliar yang dananya tidak dicantumkan dalam APBD, renovasi rumah dinas Gubernur dengan nilai proyek Rp 71 miliar tanpa ditenderkan, pembangunan Islamic Center Rp 800 miliar yang diduga di-mark up.
Kemudian proyek pembangunan sarana GOR Sempaja bernilai Rp 400 miliar, pembangunan kantor PU Rp 50 miliar dan tambahan pembanguan Kantor DPRD Kaltim Rp 50 miliar yang semuanya juga diduga di-mark up, pembangunan sarana PON GOR Palaran Rp 900 miliar yang tidak memiliki perencanaan dan tidak transparan.
Proyek-proyek tersebut kata Yasin Kara yang mewakili teman-temannya sesama anggota DPR dan DPD dari pemilihan Kaltim, dikerjakan PT Total Bangun Persada dengan mendapat perlakuan istimewa dari Gubernur Kaltim Suwarna AF.
“Proyek-proyek itu tidak pernah ditenderkan, melainkan dengan cara penunjukan langsung dan di setiap proyek itu tidak dicantumkan nilai proyek pada papan plang proyek,”ujar Yasin Kara, yang juga anggota FPAN
Dijelaskannya, kebijakan Gubernur Kaltim membangun proyek-proyek mercusuar itu dinilai anggota DPR dan DPD menunjukan Bupati Kaltim tidak peka terhadap keadaan rakyat Kaltim yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka juga mengungkapkan bahwa saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menelusuri kasus KKN Gubernur Kaltim.
“Kami meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus KKN yang dilakukan Gubernur Kaltim dan jangan sampai terdistorsi dengan kehadiran presiden ke Kaltim,” sambung Yasin Kara.
Hal senada disampaikan anggota DPD asal Kaltim Nusyamsih Hadiyat. Dikatannya, kebijakan gubernur Suwarna AF membangun mega proyek di Kaltim sebagai kebijakan yang sia-sia dan sarat KKN. “Padahal masyarakatnya miskin, gubernur tidak peduli terhadap nasib masyarakatnya,” tuturnya.
Menurutnya, di Kaltim butuh sarana transportasi buat rakyat kecil bukan membangun mega proyek yang arahnya tidak jelas dan hanya menghamburkan anggaran negara mencapai Rp 11 triliun. “Saya kasihan melihat masyarakat di perbatasan, mereka belum merdeka dan menikmati sebagai warga Indonesia,” sambung Hadiyat.(dina)
