Eramuslim – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.
Dalam foto surat yang beredar, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.
“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019, Kamis (3/10).
Dalam surat itu, Djamaludin mengatakan pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara. Ia menulis Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah. Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.
Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.
“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis dia.
Djamaludin sendiri mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10). Namun saat datang, mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.
