Eramuslim – Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu digadang-gadang sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi justru dianggap gagal. Sebab, subsidi yang diberikan hanya terpaku pada perusahaan pelayaran saja.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita menganggap jika subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan pelayaran dianggap kurang tepat.
“Kami lebih berharap subsidi diberikan lebih ke infrastruktur pelabuhan, model subsidinya yang kami kurang setuju, begitu selesai subsidi balik lagi ke harga normal,” ujar Zaldy dalam diskusi yang bertema ‘Peluang dan Tantangan Digitalisasi Sektor Logistik di Indonesia di Masa & Pasca Pandemi COVID-19’, Rabu, 10 Juni 2020.
Zaldy menganggap jika memang ingin diteruskan program tol laut harus memiliki pendekatan yang baru sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
“Jadi perlu pendekatan yang lebih baru lah untuk tol laut ini. Memang kita sadari bahwa dengan tol laut ini kita harapkan itu biaya atau harga barang di daerah lebih rendah dan ekonominya tumbuh tapi selama hampir 5 tahun berjalan kan tol laut tidak mencapai hasilnya,” ucap Zaldy.
“Kalau kita lihat dari dana APBN yang dipakai untuk tol laut dari awal sampai sekarang itu udah sampai Rp1 triliun. Itu Rp1 triliun lebih dan tidak menghasilkan apa-apa, karena biaya daerah gak turun dan ekonomi di daerah yang dilewati gak tumbuh,” sambungnya.
