Kemudian pasar dan pangan Rp897 miliar; urusan sampah Rp5 miliar; urusan perempuan Rp680 miliar; tata kelola air Rp196 miliar; difabel Rp13 miliar; smart city Rp49 miliar; tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Rp28 miliar; manajemen resiko Rp4 miliar; operasional RT/RW Rp217 miliar.
Usulan revisi tersebut, kata Saefullah, rencananya akan dibahas dalam rapat sub banggar dan banggar pekan depan. Ia menargetkan pembahasan rencana anggaran KUA-PPAS dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan mengingat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017.
“Mengingat waktu kita hanya punya satu bulan, November ini, mudah-mudahan bisa ditepati,” ucap Saefullah.
Pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2018 yang berisi program prioritas Anies-Sandi ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6-7 November mendatang.
Rancangan KUA-PPAS ini sempat diperbaiki karena dalam draf terakhir yang tertuang di masa akhir jabatan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat belum memuat program-program yang diusung Anies-Sandi.(kl/cnn)
