Eramuslim.com – Profesor Yusril Ihza Mahendra menegaskan jika RAPBN tahun 2016 patut dicurigai karena sangat kuat aroma bagi-bagi proyek rezim Jokowi-JK. Salah satunya proyek listrik yang kini sedang atau ingin digalakkan walau proyek ini akan merugikan negara.
“RAPBN ini terkesan ada bagi-bagi proyek. Misalnya saja proyek listrik. Dilanjutkan tetapi terindikasi kerugian negara,” ucapnya di Markas Besar PBB, Jakarta (26/10).
Selain itu yang terkesan memaksakan menurutnya ialah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. menurutnya, apa yang diinginkan pemerintah untuk itu dinilai tidak ada urgensinya. Kemudian, Yusril menangkap sinyal bahwa di kemudian hari kereta cepat itu terlaksana, maka Negara akan menanggung beban hutang sebanyak 12 orang presiden ke depannya.
“Belum lagi pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saya nilai tidak ada sama sekali sifat urgensinya. Proyek itu akan memakan biaya sebesar Rp. 78 triliun. Utang akan membengkak dengan 12 presiden yang akan menanggungnya,” jelasnya.
Yusril mengatakan demikian karena di dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut, selain kerugian negara yang akan menanggung beban besar, ada pula dampak lain dari proyek tersebut, yakni semua pekerja untuk merealisasikannya akan didatangkan dari Cina langsung. Istilahnya impor pekerja Aseng dalam jumlah yang teramat banyak.
“Tentu Negara Komunis seperti Cina, proyek kereta api cepat itu akan ditangani langsung dari pemerintahnya. Begitu pula para pekerjanya yang akan didatangkan dari sana, yang tidak akan melibatkan pekerja Indonesia,” tandasnya.
Untuk itu, Yusril dengan partai PBB-nya meminta kepada anggota DPR RI untuk menolak RAPBN tahun 2016 mendatang, khsususnya ia menghimbau kepada Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengkritisi dan jika perlu ditolak. Akan tetapi jika DPR tela melakukan apa yang ia minta namun pemerintah tetap bersikeras menggolkannya, maka PBB dan rakyat Indonesia siap akan bersikap mosi tidak percaya kepada Jokowi.
“Kami mendesak DPR, khsusunya partai Koalisi Merah Putih (KMP) untuk kritis perihal RAPBN. Jika perlu mereka menolaknya. Namun jika ada pengajuan, dan ditolak, maka kita lakukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi-Jk,” tegasnya.(ts)
