Iwan Sumule juga merasa aneh di saat pemerintah seolah menampilkan diri sedang mengejar utang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 110 triliun. Baginya, hal ini aneh karena seharusnya pemerintah mengejar dana yang lebih besar, Rp 147 triliun yang tidak dilaporkan.
“BLBI 110 triliun seolah dikejar. Tapi, 147 triliun anggaran PEN gelap,” sambungnya.
Menurutnya, semua ini terjadi karena di setiap perubahan penguasa tidak ada penagihan tanggung jawab, khususnya pertanggungjawaban hukum dari presiden.
Oleh karena itu, ProDEM berharap jika terjadi perubahan, Presiden Jokowi Cs harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Diadili baik itu tentang pencurian uang negara dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama masa kekuasaannya,” tegasnya. (rmol)
