eramuslim.com – Politikus sekaligus aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangan kritis terhadap polemik pagar bambu sepanjang 30 km yang dibangun di kawasan laut PIK 2.
Ia menilai hal ini mencerminkan ketimpangan pengelolaan aset negara yang dikuasai oleh swasta melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita sudah terlalu lama mengalami lumpuh ekonomi. Bayangkan, satu perusahaan bisa menguasai hampir seribu hektare lahan (di Pantura Jawa),” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto, Selasa (14/1/2025).
Menurut Syahganda, PSN yang dijalankan pada era Presiden Jokowi telah membuka jalan bagi swasta untuk menguasai aset negara.
“PSN itu artinya negara diserahkan ke swasta. Jokowi bahkan disebut sebagai tokoh korup nomor dua dunia versi OCCRP. Semua proyek PSN ini harus dievaluasi. Jika ada pelanggaran, lahan seperti PIK 2 harus dikembalikan kepada negara,” tegasnya.
Blak-blakan, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan otoritas negara dalam pengelolaan aset strategis.
“Seperti di Ancol atau otorita Batam, boleh swasta terlibat, tapi kendali tetap harus di tangan negara. Saat ini, penguasaan swasta terlalu dominan,” tambahnya.
Tidak berhentu di situ, Syahganda turut menyoroti isu simbolik dan budaya di kawasan PIK 2.
“Kenapa orang Islam ribut soal masjid? Bahkan Menteri Agama ikut protes karena tidak ada suara adzan di sana. Yang ada malah lambang naga besar. Apa ini lambang negara kita? Harusnya Garuda lebih besar dari naga,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus memiliki peran dominan dalam pengaturan simbol-simbol nasional di wilayah strategis.
“Kalau ada otoritas negara, silakan bangun naga, tapi jangan lebih besar dari Garuda. Jangan sampai simbol bangsa kita kalah dari simbol negara lain,” jelasnya.
Mengenai tembok bambu sepanjang 30 km yang dibangun di laut PIK 2, Syahganda menyebut hal ini sebagai bentuk penguasaan pantai oleh swasta yang tidak seharusnya terjadi.
“Di mana ada pantai dikuasai swasta sepanjang itu? Ini sudah keterlaluan. Semua ini harus dikembalikan kepada negara,” tegasnya.
Melihat polemik yang terjadi, Syahganda pun mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas.
“Harus ada regulasi, baik melalui undang-undang atau Perppu, untuk mengambil alih kembali seluruh aset negara yang diserahkan kepada swasta. Proyek PSN yang dikeluarkan Jokowi harus diselidiki KPK untuk mengungkap ada atau tidaknya transaksi antara pemerintah dan pengusaha,” pungkasnya.
(Sumber: Fajar)
Ah mbacot doang pada alias OMON-OMON